Polisi Pantau Pengibaran Bendera One Piece di Jakpus

Jakarta, CNN Indonesia —

Polres Metro Jakarta Pusat (Jakpus) dan Satpol PP turut serta memantau pemasangan bendera One Piece di wilayahnya jelang perayaan HUT ke-80 RI.

“Menindaklanjuti arahan Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, kami bersama Satpol PP melakukan pemantauan terhadap penggunaan atribut dan bendera yang tidak sesuai dengan semangat nasionalisme, termasuk bendera bertema bajak laut atau fiksi,” kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Ruslan Basuki dalam keterangannya, Selasa (5/8).

Ruslan menyebut hingga saat ini belum ada penindakan hukum terhadap masyarakat yang memasang bendera non-negara tersebut.

Menurutnya, pemantauan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya edukasi dan persuasi kepada masyarakat.

“Kami belum menemukan adanya unsur pelanggaran pidana. Namun, masyarakat yang kedapatan memasang bendera non-negara akan diberikan imbauan agar lebih bijak dan menghormati simbol-simbol kenegaraan,” ujarnya.

Ruslan menuturkan Kapolres Metro Jakapus juga mengajak masyarakat untuk menyemarakkan Hari Kemerdekaan dengan mengedepankan nilai-nilai kebangsaan.

“Bendera Merah Putih adalah simbol perjuangan dan pemersatu bangsa. Mari kita hormati dengan mengibarkannya di lingkungan masing-masing, sebagai wujud cinta tanah air,” katanya.

Pengibaran bendera One Piece di sejumlah wilayah baru-baru ini diambil dari seri anime dan manga Jepang karya Eiichiro Oda dengan judul yang sama.

Dalam serial tersebut, bendera One Piece yang spesifik merupakan bendera kru bajak laut Topi Jerami, disimbolkan sebagai simbol kebebasan dan perlawanan terhadap pemerintah dunia.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah tak mempersoalkan pengibaran bendera tersebut jelang HUT Kemerdekaan ke-80 RI. Dia menilai hal itu sebagai bentuk kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Namun, Pras mengakui pemerintah bisa mengambil tindakan tegas terhadap pengibaran One Piece itu. Kata dia, sanksi atau tindakan tegas itu bisa diberikan jika pengibaran bendera tersebut digunakan untuk mengganti bendera pusaka Merah Putih.

“Kalau pun ada penindakan, itu yang tadi saya jelaskan berkali-kali. Kalau ada pihak-pihak yang menggeser makna dari ekspresi itu,” kata dia di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (4/8).

“Misalnya dengan mengimbau supaya lebih baik mengibarkan ini bukan ini. Loh gimana? Ini sakral bendera Merah Putih,” imbuhnya.

(fra/dis/fra)