Jakarta –
Ketua MPR Ahmad Muzani mengunjungi Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya, Jawa Timur (Jatim). Dalam kunjungan tersebut, Muzani berdialog dengan rektor, jajaran pimpinan, guru besar, dan civitas akademika ITS soal kemajuan teknologi hingga arah pembangunan nasional.
Muzani menilai penguasaan teknologi menjadi salah satu kunci untuk memperkuat kedaulatan dan nasionalisme Indonesia. Menurutnya, perkembangan teknologi juga telah mengubah peta kekuatan militer dunia.
“Kemajuan teknologi harus bertaut langsung dengan penguatan nasionalisme. Kekuatan alutsista dan ketersediaan logistik tidak akan bermakna tanpa ditopang oleh anak-anak bangsa yang terampil di bidang teknologi. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada ITS yang telah menjadi institusi terdepan membuka ruang dialog tentang pentingnya penguatan nasionalisme dan kedaulatan negara dari sektor kemajuan teknoligi,” kata Muzani dalam keterangannya, Rabu (26/8/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Ini adalah langkah yang responsif mengaitkan teknologi dengan kedaulatan negara. Dan saya rasa ITS adalah kampus yang pertama berbicara soal pentingnya kemajuan teknologi akan pararel dengan kepentingan bangsa,” imbuhnya.
Muzani juga menekankan perlunya dukungan riset untuk menyokong kedaulatan pangan nasional. Hal itu, sejalan dengan fokus Presiden Prabowo Subianto terhadap pengembangan SDM dan STEM (science, technology, engineering, and mathematics).
Muzani pun mendorong ITS untuk terus menghasilkan inovasi riset, di antaranya, efisiensi lahan pertanian melalui pemupukan presisi hingga formulasi pakan ternak unggul untuk mencapai swasembada daging nasional.
“Tadi telah dipaparkan bahwa ITS telah mendapat perhatian dari Kementerian Pertanian atas keberhasilan membuat protoype traktor untuk lahan gambut atau rawa. Ini adalah sebuah inoviasi. Tapi mungkin juga bisa dilakukan riset oleh ITS tentang inovasi pemupukan agar kita bisa efisienasi lahan dengan hasil panen yang maksimal. Lalu juga di sektor pakan ternak, di mana bobot hidup hewan ternak seperti sapi bisa terus mengalami kenaikan sehingga kita bisa swasembada daging, tanpa harus bergantung pada impor,” jelas Muzani.
Dalam kunjungan tersebut, Muzani juga menyampaikan perkembangan pembahasan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Dia mengatakan MPR telah menerima draf PPHN yang dirumuskan dalam satu dekade terakhir.
Muzani mengatakan PPHN nantinya diharapkan menjadi arah pembangunan jangka panjang yang tidak bergantung pada pergantian Presiden, sehingga arah kebijakan strategis, seperti penguatan SDM dan STEM tetap berkelanjutan.
“PPHN adalah landasan bernegara, bukan teknis operasional. Maka dia berlaku tidak hanya periodesasi Presiden, tapi melintasi kepresidenan. Dan kami tidak menganggap rumusan yang ada saat ini sebagai produk final. MPR secara terbuka meminta masukan dan sumbangsih pemikiran dari akademisi ITS serta seluruh elemen bangsa,” tegasnya.
MPR juga tengah mengkaji bentuk hukum yang tepat untuk menetapkan PPHN. Sejumlah opsi yang dibahas antara lain melalui undang-undang, Ketetapan MPR, maupun amandemen terbatas UUD 1945.
Muzani mengatakan pembahasan tersebut dilakukan secara hati-hati. Hal itu agar tidak mengganggu stabilitas sistem hukum nasional.
“Kita berpikir bahwa akan mengubah atau amandemen terbatas UUD hanya mengenai PPHN. Tapi tidak ada yang bisa menjamin bahwa apakah amandemen terbatas ini bisa dilakukan atau nanti bisa melebar ke mana-mana. Maka yang terpenting bahwa bernegara itu adalah tanggung jawab semua pihak. Semua pihak harus bisa bertanggung jawab untuk berkontribusi membangun negara. Kita harus kuatkan negara kita baik dari sisi ekonomi, hukum, politik, dan teknoligi,” tutup Muzani.
Simak juga Video ‘Siapa Cepat Terapkan Nutri-Level, Bakal Dikasih Insentif Khusus BPOM’:
(amw/rfs)
