Surabaya, CNN Indonesia —
Pemerintah langsung menerjunkan tim ke Sukabumi untuk menangani masalah dalam kasus Raya, bocah 4 tahun yang meninggal setelah ditemukan banyak cacing di tubuhnya.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan tim yang diterjunkan ke Sukabumi itu akan mengecek berbagai masalah, mulai dari SOP perawatan kesehatan, perbaikan lingkungan hingga administrasi keluarga Raya.
“Memang setelah mendengar berita itu saya kirim tim ke sana, karena masalahnya bayi meninggal di Sukabumi itu bukan hanya masalah perawatan kesehatan, tetapi juga adalah masalah rumah, kesehatan rumah, sanitasi, jamban, MCK dan lain-lain,” saat menghadiri acara di Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya, Sabtu (23/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Satu, tim kami sudah di Sukabumi karena yang bersangkutan keluarga ini tidak mempunyai KTP. Jadi Dukcapil sudah menerbitkan KTP, jadi untuk seluruh keluarga. Sudah menerbitkan kartu keluarga untuk yang bersangkutan. Kemudian juga langsung didaftarkan BPJS,” tambahnya.
Pratikno mengatakan, kasus Raya menjadi alarm pemerintah untuk melakukan perbaikan.
“Jadi bagi kami kasus meninggalnya Siti Raya itu bagi kami adalah sebuah alarm nasional kita. Jadi kita telah diberi alarm dengan kasus itu untuk memperbaiki semua hal,” kata Pratikno,
Menurut dia, pemerintah juga melakukan evaluasi menyeluruh dengan mengaktifkan pemerintah desa, posyandu, dan puskesmas agar setiap warga negara memiliki dokumen kependudukan serta terdaftar dalam BPJS.
“Kami sudah melakukan evaluasi secara seluruhan, mengaktifkan pemerintah desa dan juga mengaktifkan posyandu puskesmas agar yang namanya kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan anggota BPJS itu harus dikawal bahwa semua warga negara terdaftar di situ,” katanya.
Pratikno menjelaskan, biaya iuran BPJS bisa ditanggung oleh pemerintah melalui program Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kemensos, atau oleh pemerintah daerah.
Selain itu, pemerintah juga telah menerbitkan peraturan agar dana desa dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dasar, termasuk membayar iuran BPJS dan perbaikan sanitasi.
“Kemudian kita sudah menerbitkan peraturan Menteri Desa, yang intinya adalah bahwa salah satu fokus prioritas belanja dana desa itu untuk pelayanan kesehatan dasar. Yaitu antara lain itu untuk iuran BPJS juga bisa,” kata Pratikno.
Ia menambahkan, kementerian terkait juga mengoordinasikan program renovasi rumah, perbaikan sanitasi, dan peningkatan kualitas lingkungan agar kasus serupa tidak terulang.
Patikno mengakui ada kelemahan pada SOP terkait pencegahan dan pengobatan penyakit cacingan. Karena itu, pemerintah akan memperbaiki prosedur agar pengobatan dilakukan dengan pengawasan langsung.
“Kalau memberikan obat, kan penyakit cacing itu enam bulan sekali minum obatnya. Kita tidak lepaskan, kita serahkan orang tua. Tetapi harus diminum di depan petugas,” katanya.
Selain itu, prosedur rujukan pasien juga akan diperbaiki agar puskesmas memastikan pasien benar-benar sampai ke rumah sakit.
“Tapi juga menjamin penerima rujukan itu benar-benar ke rumah sakit. Jadi kalau sampai ada tantangan misalnya, oh saya tidak punya uang transport, itu harus dikawal oleh puskesmas,” tegasnya.
Pratikno menegaskan kasus ini menjadi pelajaran bagi semua pihak agar tidak ada lagi anak Indonesia yang mengalami nasib serupa.
“Tapi lebih penting lagi adalah kita harus memperbaiki secara nasional. Jangan sampai ada anak Indonesia mengalami kasus serupa ke depannya,” pungkasnya.
(frd/dmi)
