Pengurus salah satu masjid memperlihatkan sertifikat tanah wakaf. (Ilustrasi)
REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA — Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Jawa Timur dan Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jatim menandatangani nota kesepahaman percepatan sertifikasi tanah wakaf masjid guna memperkuat kepastian hukum serta meningkatkan perlindungan aset keagamaan di provinsi ini.
“Ini adalah ikhtiar kita bersama untuk menjaga dan melindungi tanah wakaf. Dengan adanya sertifikat, masjid akan memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga dapat fokus pada fungsi utamanya, baik sebagai tempat ibadah maupun pusat kegiatan sosial ekonomi umat,” ujar Kepala Kantor Wilayah BPN Jatim Asep Heri saat penandatanganan MoU di Islamic Center Surabaya, Jumat (5/12/2025).
Asep Heri menegaskan bahwa BPN Jawa Timur telah menyiapkan mekanisme percepatan untuk memastikan proses sertifikasi berjalan lebih sistematis, mulai dari pendataan, verifikasi, hingga penerbitan sertifikat.
Pria yang juga Ketua Departemen Pemberdayaan Zakat, Infaq, Shodaqoh, dan Wakaf (ZISWAF) itu menyebut kolaborasi dengan DMI Jawa Timur sebagai faktor penting untuk mempercepat pengumpulan data dan penyelesaian berkas wakaf.
Penandatanganan kerja sama tersebut menjadi langkah strategis dalam mendorong ekosistem keagamaan yang lebih tertata dan aman, terutama terkait aset wakaf yang kerap menghadapi persoalan legalitas.
Melalui MoU tersebut, BPN Jawa Timur dan DMI Jawa Timur berharap proses sertifikasi ribuan tanah wakaf masjid di seluruh kabupaten/kota dapat dipercepat sehingga pembangunan, pengembangan, serta pemanfaatannya dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.
Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut saat ini, masjid-masjid di Jatim tidak hanya menjadi pusat ibadah, tetapi juga telah bertransformasi menjadi tujuan wisata.
“Green house di area masjid merupakan salah satu contoh destinasi wisata edukatif yang luar biasa. Dengan sertifikasi yang cepat, upaya pengembangan ini akan semakin leluasa dilakukan,” katanya.
sumber : Antara
