Surabaya, CNN Indonesia —
Diskusi dan bedah buku Reset Indonesia yang digelar di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, dibubarkan aparat pada Sabtu malam (20/12). Panitia menyebut pembubaran dilakukan meski pemberitahuan kegiatan telah disampaikan kepada kepolisian.
Acara tersebut berlangsung di Pasar Pundensari, Desa Gunungsari, Kecamatan Madiun. Sejumlah peserta yang baru tiba diminta pulang, sementara puluhan peserta lain yang sudah berkumpul diminta membubarkan diri sebelum diskusi dimulai.
Ketua panitia diskusi, Gizzatara mengatakan pembubaran terjadi saat persiapan acara hampir rampung. Ia mengaku didatangi perwakilan pemerintah kecamatan bersama aparat kepolisian yang meminta kegiatan dibatalkan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Kami telah menyampaikan surat pemberitahuan kegiatan kepada pihak kepolisian sebelum acara digelar. Namun, intervensi tetap terjadi,” kata Gizzatara, Senin (22/12).
Menurut dia, aparat juga menyampaikan larangan terhadap kehadiran salah satu penulis buku, Dandhy Laksono, sebagai narasumber. Panitia menilai tindakan tersebut berlebihan.
“Kami menyayangkan sikap aparat yang dinilai berlebihan, ini murni diskusi dan bedah buku, tanpa agenda politik praktis maupun provokatif,” ucapnya.
“Ini hanya bedah buku. Isinya menawarkan gagasan tentang Indonesia yang lebih baik. Sangat disayangkan acara seperti ini justru dibubarkan,” tambah Gizzatara.
Buku Reset Indonesia merupakan karya kolektif Tim Indonesia Baru yang ditulis oleh empat jurnalis, yakni Farid Gaban, Dandhy Laksono, Yusuf Priambodo, dan Benaya Harobu.
Salah satu penulis buku, Dandhy Laksono, menyebut pembubaran di Madiun menjadi yang pertama dari rangkaian diskusi yang telah digelar di puluhan kota.
“Baru kali ini diskusi Reset Indonesia dibubarkan. Saya mewakili para penulis menyampaikan terima kasih kepada panitia yang sudah berikhtiar maksimal,” kata Dandhy.
Ia menilai peristiwa pembubaran diskusi dan bedah buku ini justru menguatkan alasan penulisan buku Reset Indonesia.
“Situasi malam ini persis seperti yang kami bahas dalam buku. Inilah alasan kenapa Indonesia perlu direset,” ucapnya.
Sementara itu, Kapolsek Nglames AKP Gunawan membenarkan adanya pemberitahuan kegiatan dari panitia. Namun, ia mengklaim terdapat ketidaksesuaian waktu dalam dokumen pemberitahuan tersebut.
“Ada pemberitahuan tapi berupa PDF, melalui aplikasi pesan singkat, sore itu juga sebenarnya. Tapi tanggalnya juga tidak sesuai,” kata Gunawan.
Gunawan mengaku tidak berada di lokasi saat kejadian karena menghadiri kegiatan lain. Ia menyebut telah meminta jajarannya memantau kegiatan agar berjalan aman.
“Saya minta datang ke lokasi untuk pantau kegiatan supaya bisa berjalan dengan aman dan lancar. Sebenarnya kami sudah berkoordinasi dengan panitia untuk kegiatan selesai jam 22.00,” ujarnya.
Ia menduga penghentian acara berasal dari pihak pemerintah kecamatan atau desa yang menilai kegiatan belum mengantongi izin. Meski begitu, Gunawan menegaskan polisi bertindak secara persuasif.
“Dari kami yang jelas persuasif. Ada warga berkumpul, bagaimanapun kewajiban kami untuk mengamankan kegiatan,” ucapnya.
Gunawan menegaskan kepolisian tetap berkewajiban memberikan pengamanan terhadap kegiatan masyarakat, terlepas dari persoalan izin maupun sekadar pemberitahuan acara.
“Kalau ada acara mengundang kerumunan, kami wajib untuk mengamankan kegiatan tersebut,” tandasnya.
(frd/gil)
