Surabaya, CNN Indonesia —
Para kiai sepuh Nahdlatul Ulama yang tergabung dalam Musyawarah Kubro Alim Ulama dan Sesepuh NU mengeluarkan pernyataan tegas yang ditujukan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Mereka mendesak agar segera dilakukan islah untuk mengakhiri konflik internal, atau kepemimpinan PBNU diminta mengembalikan mandatnya.
Musyawarah Kubro tersebut berlangsung pada Minggu (21/12) di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Forum ini dihadiri ratusan kiai, masyayikh, serta pengurus NU dari berbagai daerah di Indonesia, baik secara luring maupun daring. Tercatat sebanyak 601 peserta mengikuti secara langsung, sementara 546 lainnya hadir secara daring, mewakili total 308 PWNU dan PCNU.
Juru Bicara Pondok Pesantren Lirboyo, KH Oing Abdul Muid atau Gus Muid, menyampaikan bahwa forum menyatakan keprihatinan mendalam atas konflik internal PBNU yang dinilai semakin tajam dan tak kunjung selesai. Upaya-upaya islah yang sebelumnya telah ditempuh melalui berbagai forum masyayikh dan sesepuh NU, termasuk pertemuan di Pesantren Al-Falah Ploso Kediri dan Pesantren Tebuireng Jombang, disebut belum membuahkan hasil.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut para kiai sepuh, konflik berkepanjangan tersebut telah menimbulkan dampak serius, tidak hanya bagi soliditas internal organisasi, tetapi juga terhadap kepercayaan umat dan publik kepada NU sebagai jam’iyyah diniyah ijtima’iyah. Kondisi ini dinilai menggerus muruah dan wibawa organisasi, sehingga tidak boleh dibiarkan terus berlarut.
“Musyawarah Kubro memandang bahwa konflik internal PBNU yang berkepanjangan telah meruntuhkan muruah dan wibawa Jam’iyyah Nahdlatul Ulama, serta secara nyata menggerus kepercayaan umat dan publik terhadap NU,” kata Gus Muid.
Atas dasar itu, Musyawarah Kubro secara tegas meminta Rais ‘Aam PBNU KH Miftachul Akhyar dan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf untuk segera melakukan islah secara sungguh-sungguh. Tenggat waktu yang diberikan adalah 3×24 jam.
“Demi menjaga keutuhan Jam’iyyah dan mengembalikan kehormatan Nahdlatul Ulama, Musyawarah Kubro meminta kepada Rais ‘Aam dan Ketua Umum PBNU untuk melakukan islah secara sungguh-sungguh, paling lambat dalam waktu 3×24 jam, terhitung sejak Ahad, 21 Desember 2025 pukul 12.00 WIB,” ucapnya.
Jika dalam batas waktu tersebut islah tidak tercapai, forum meminta agar kewenangan kepemimpinan diserahkan kepada jajaran Mustasyar PBNU. Langkah ini dipandang sebagai mekanisme konstitusional untuk menjaga keberlangsungan dan keutuhan organisasi, sekaligus mempersiapkan pelaksanaan Muktamar NU 2026.
Musyawarah Kubro juga menyiapkan opsi lanjutan apabila mandat kepemimpinan tidak diserahkan kepada Mustasyar. Dalam skenario tersebut, para kiai sepuh sepakat mendorong penyelenggaraan Muktamar Luar Biasa (MLB) melalui penggalangan dukungan struktural NU di daerah, dengan syarat dukungan 50 persen plus satu PWNU dan PCNU.
“Apabila islah tidak dapat dilaksanakan, Musyawarah Kubro meminta kepada kedua pihak untuk menyerahkan kewenangan dan kepercayaan kepada Mustasyar PBNU guna menyelenggarakan Muktamar Nahdlatul Ulama Tahun 2026,” katanya.
MLB tersebut direncanakan digelar paling lambat sebelum keberangkatan kloter pertama jamaah haji tahun 2026. Adapun kepanitiaan MLB akan disusun dari unsur PWNU dan PCNU, dengan melibatkan elemen internal NU yang dianggap perlu.
Menutup pernyataannya, Gus Muid berharap Nahdlatul Ulama senantiasa mendapat perlindungan, petunjuk, dan pertolongan dari Allah SWT agar tetap terjaga keutuhannya.
Sejumlah tokoh kiai sepuh turut hadir dalam forum tersebut, di antaranya KH Anwar Manshur, KH Nurul Huda Djazuli, KH Ma’ruf Amin, KH Said Aqil Sirodj, KH Muhammad Nuh Addawami, serta KH Zaki Mubarok. Hadir pula jajaran Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU, pimpinan lembaga dan badan otonom tingkat pusat, para pengasuh pondok pesantren, serta perwakilan PWNU dan PCNU dari seluruh Indonesia.
(frd/isn)
