Surabaya, CNN Indonesia —
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat tak akan terdampak kebijakan efisiensi anggaran yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto.
Gus Ipul menjelaskan penyaluran bansos saat ini sudah berjalan sesuai rencana dan tidak ada masalah yang menghambat proses tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Ya enggak lah, nggak ada masalah, untuk penyaluran bansos tidak ada masalah. Sekarang sudah disalurkan. Sudah diproses penyaluran,” kata Gus Ipul di Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Senin (10/2).
Mantan Gubernur Jatim dua periode ini menyatakan, penambahan jumlah bansos masih mungkin dilakukan jika diperlukan, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo. Namun, saat ini pihaknya masih fokus pada proses penyempurnaan data penerima bansos.
“Kalau memang diperlukan enak ditambah, itu arahan presiden itu. Tapi sekarang masih dalam proses untuk menuntaskan data. Itu dulu yang dituntaskan hari ini,” ucap dia.
Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ini menjelaskan, data penerima bansos akan terus diperbarui setiap tiga bulan sekali. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa bantuan itu tepat sasaran.
“Nanti kalau udah datanya selesai, sesuai kenyataan, setiap tiga bulan kita update. Bisa jadi mohon maklum, bisa jadi triwulan pertama [ada warga yang] dapat, tapi [triwulan] kedua tidak dapat. Karena kita terus melakukan pemutakhiran data. Jadi yang eror-eror itu kita atasi, jadi sasarannya lebih tepat,” ujarnya.
Keputusan pemerintah dalam melakukan efisiensi anggaran itu tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.
Dalam aturan itu, Presiden Prabowo menargetkan total penghematan anggaran negara sebesar Rp306,69 triliun. Rinciannya, Rp256,1 triliun dari belanja kementerian/lembaga (K/L) dan Rp50,59 triliun dari dana transfer ke daerah.
(frd/fra)
