Jakarta, CNN Indonesia —
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan partainya tak mempermasalahkan kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah Presiden Prabowo Subianto.
Hasto mendorong agar pemerintah memprioritaskan sektor produktif untuk kepentingan masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Tentu saja skala prioritas agar sektor-sektor produktif untuk rakyat itu dikedepankan sehingga yang didorong, kami meyakini Presiden Prabowo juga akan mendorong kebijakan perekonomian rakyat,” kata Hasto di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (12/2).
Hasto mengatakan efisiensi juga pernah dilakukan Ketua Umumnya, Megawati Soekarnoputri saat menjadi Presiden. Namun, efisiensi dilakukan dengan melakukan konsolidasi fiskal dan pergerakan ekonomi masyarakat.
“Efisiensi kan dulu juga dilakukan rasionalisasi ketika kita menghadapi masa krisis bu Mega bahkan kebijakan defisit itu juga kemudian pada masa krisis itu diperlonggar, tapi kemudian kita melakukan langkah-langkah konsolidasi fiskal mendorong pergerakan ekonomi rakyat,” katanya.
Lebih lanjut, Hasto menyatakan PDIP mendukung sejumlah program strategis lain pemerintah, termasuk makan bergizi gratis. Namun, program tersebut kata dia harus melibatkan masyarakat kecil atau UMKM.
Di Surabaya, kata dia, kepala daerah PDIP misalnya melibatkan UMKM dalam pelaksanaan MBG. Menurut Hasto, upaya itu sebagai bentuk dukungan PDIP terhadap program prioritas Prabowo.
“Misalnya dari Kota Surabaya siap memberikan dukungan terkait dengan kebijakan makan gratis tetapi kemudian juga melibatkan dari daerah tetapi juga bagaimana UMKM untuk warung-warung rakyat itu juga misalnya dapat ikut berkontribusi,” katanya.
Langkah Strategis
Sementara itu Ketua DPP PKB, Lukmanul Khakim menilai kebijakan tersebut strategis untuk menekan anggaran. Efisiensi juga dianggap penting untuk memulai program yang lebih efektif.
“Itu langkah strategis untuk restart pembangunan yang lebih efektif dan efisien,” ujarnya.
Sebagai partai koalisi pemerintah, Lukman menegaskan PKB siap mendukung bekerja sama dengan pemerintah. Namun, dia memberi catatan agar strategi efisiensi dilakukan dengan transparan, akuntabel, dan berpihak pada rakyat.
Presiden Prabowo memangkas pos APBN 2025 secara besar-besaran. Pemangkasan tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang diterbitkan Prabowo pada 22 Januari. Prabowo ingin APBN tahun ini hemat Rp306,69 triliun.
Dua hari berselang, Menteri Keuangan Sri Mulyani menerbitkan Surat Nomor S-37/MK.02/2025. Surat itu merinci 16 pos belanja yang harus dihemat pimpinan di Kabinet Merah Putih senilai Rp256,1 triliun.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) menegaskan efisiensi yang sesuai arahan Presiden Prabowo adalah ‘menghilangkan lemak-lemak’ dalam belanja APBN.
Ia merinci ada empat kriteria yang tidak terkena efisiensi. Di antaranya gaji pegawai, layanan dasar prioritas pegawai, layanan publik dan Bansos.
“Tapi tidak mengurangi otot. Tenaga pemerintah dan kemampuan pemerintah tidak akan berkurang karena pengurangan lemak ini,” kata Hasan dalam keterangan tertulisnya, Selasa (12/2).
(thr/fra)
