Jakarta, CNN Indonesia —
Polemik terkait pernyataan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman yang sempat berkembang di ruang publik dinyatakan selesai setelah Komnas Perempuan bertemu langsung dengan Amran di Kementerian Pertanian (Kementan), Kamis (13/8).
Pertemuan tersebut digelar untuk mengklarifikasi pernyataan Amran terkait persoalan yang terjadi di Surabaya. Ketua Komnas Perempuan Maria Ulfah Anshor mengatakan pihaknya perlu meminta penjelasan langsung lantaran informasi mengenai pernyataan tersebut sebelumnya berkembang melalui pemberitaan media.
“Kedatangan kami, Komnas Perempuan ke kantor Kementerian Pertanian bertemu dengan Pak Menteri ini karena media kemarin yang mempertemukan,” kata Maria.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Maria mengatakan Komnas Perempuan memiliki mandat untuk memantau upaya penghentian kekerasan terhadap perempuan serta diskriminasi terhadap hak-hak perempuan. Atas dasar itu, pihaknya merasa perlu memastikan persoalan tersebut secara langsung kepada Mentan.
“Hari ini adalah kami sudah mengkonfirmasi, mengklarifikasi terkait dengan pernyataan beliau dan alhamdulillah clear, sudah tidak ada lagi yang perlu kita perdebatkan,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, Komnas Perempuan juga mendapatkan penjelasan mengenai penerapan prinsip pengarusutamaan gender di lingkungan Kementan.
Maria menyebut Kementan telah mengadopsi prinsip tersebut dalam pembangunan maupun pelaksanaan program. Menurut dia, pengarusutamaan gender menjadi salah satu acuan penting untuk melihat potensi ketimpangan gender di lembaga negara.
Ia menekankan keterlibatan perempuan harus berlangsung sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program.
“Jadi kuncinya adalah di dalam perencanaan perempuan dilibatkan, di dalam pelaksanaan perempuan dilibatkan, di dalam pemantauan dan evaluasi perempuan juga dilibatkan,” katanya.
Dalam pertemuan tersebut, Komnas Perempuan juga memperoleh informasi bahwa Kementan telah memberikan ruang bagi perempuan dalam struktur organisasi dan pelaksanaan program. Sejumlah posisi kepala bagian di lingkungan Kementan bahkan diisi oleh perempuan.
Pertemuan itu kemudian berkembang menjadi pembahasan mengenai penguatan kerja sama kedua lembaga dalam isu perlindungan perempuan. Kementan dan Komnas Perempuan sebelumnya telah memiliki nota kesepahaman terkait upaya penghapusan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan.
Mentan Amran menyambut baik hasil pertemuan tersebut. Ia menegaskan sejak awal tidak pernah memiliki niat untuk mendiskriminasi perempuan maupun kelompok tertentu.
Amran bahkan mengaku langsung menghubungi Ketua Komnas Perempuan setelah melihat pemberitaan mengenai persoalan tersebut.
“Kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Komnas Perempuan. Tadi malam begitu kami lihat berita, kami baru selesai sholat Isya, tiba-tiba kami cari nomor telepon beliau, langsung telepon. Ini sensitif, sensitif sekali,” kata Mentan Amran.
Ia menjelaskan persoalan yang menjadi sumber polemik bermula dari upaya pemerintah merespons keluhan peternak ayam terkait harga telur. Pemerintah kemudian mengundang peternak ayam dari seluruh Indonesia, pengusaha hingga pelaku usaha besar untuk mencari akar persoalan.
Dalam penelusuran tersebut, salah satu persoalan yang ditemukan adalah belum optimalnya penyerapan telur peternak oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya di Surabaya.
“Di Surabaya, kenapa harga turun? Salah satu faktor penyebabnya adalah MBG yang SPPG ini tidak membeli telur dari peternak dengan harga yang ditentukan oleh pemerintah,” ujar Mentan Amran.
Dalam konteks penanganan persoalan tersebut, muncul pembicaraan mengenai seorang pegawai yang tengah mengandung dan memiliki tugas dengan mobilitas tinggi. Mentan Amran menjelaskan tawaran agar yang bersangkutan bekerja di Kementan bukan dimaksudkan sebagai hukuman maupun diskriminasi.
“Jadi bukan dihukum. Saya dengan spontan, tolong cari yang kuat. Tapi terserah laki atau perempuan. Jadi tidak ada masalah di situ. Membuktikan bahwa saya tidak ada diskriminasi, kami mau dia di sini berkantor,” tegasnya.
Amran juga menegaskan Kementan menerapkan prinsip meritokrasi. Menurutnya, penilaian dan kesempatan kerja diberikan berdasarkan kemampuan dan kinerja, bukan berdasarkan jenis kelamin, suku, agama maupun asal daerah.
“Di pertanian meritokrasi. Kami tidak melihat siapa mereka. Dari suku mana, dari agama mana, dari mana. Gender, tidak ada. Yang penting kinerja,” ujarnya.
Menurut Mentan, pertemuan dengan Komnas Perempuan justru menjadi momentum untuk mengubah polemik menjadi kolaborasi yang menghasilkan aksi nyata.
“Kita di sini ingin mencari kebaikan, kita ingin tumbuh bersama, kita ingin bangun negara ini bersama,” katanya.
Kolaborasi tersebut akan diarahkan pada berbagai program pertanian yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, termasuk perempuan dan masyarakat terdampak bencana.
“Jadi bukan lagi menjadi topik yang tadi. Langsung aksi nyata. Nanti operasionalnya bersama dengan dirjen-dirjen. Ini lengkap. Ada peternakan, ada hortikultura. KRPL kita bangun bersama,” ujarnya.
Mentan menilai keterlibatan perempuan menjadi bagian penting dalam pembangunan pertanian. Menurutnya, peran perempuan sangat besar dalam rantai sektor pertanian, mulai dari produksi hingga aktivitas ekonomi keluarga.
“Perempuan sektor pertanian itu mungkin 50 persen. Jadi kita ini harus, kalau mau sukses, muliakan ibu, ibu, ibu, ibu,” katanya.
Mentan menegaskan pembangunan pertanian ke depan tidak hanya mengejar swasembada pangan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Alhamdulillah, tahun ini kita sudah swasembada. Sekarang kesejahteraan kita kejar,” ujarnya.
Amran memastikan Kementan akan terus membuka ruang kolaborasi dengan Komnas Perempuan dan berbagai pihak untuk memastikan pembangunan pertanian berlangsung inklusif, memberikan kesempatan yang setara dan bebas dari diskriminasi.
“Kami bekerja untuk Merah Putih, kami bekerja untuk umat. Gender, ini harus kita perhatikan semua,” pungkas Amran.
(ory/ory)
