Surabaya, CNN Indonesia —
Presiden Prabowo Subianto mengaku bingung ada studi banding ke Australia yang dilakukan kementerian/lembaga dalam rangka pengentasan kemiskinan. Ia mengatakan Australia merupakan satu dari 10 negara terkaya di dunia.
“Diskusi, diskusi, studi banding, studi banding mau belajar bagaimana mengentaskan kemiskinan studi bandingnya ke Australia, Australia salah satu 10 negara terkaya di dunia kok belajar ke Australia?” kata Prabowo di pidatonya dalam Kongres ke-18 Muslimat NU di Surabaya, Senin (10/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Prabowo juga heran dengan studi banding untuk mempelajari Pramuka. Ia mempertanyakan apa hal yang bisa didapat dari kegiatan tersebut.
Ia pun menegaskan tidak perlu ada lagi dinas ke luar negeri untuk urusan yang tidak perlu.
“Enggak usah ke luar negeri, lima tahun enggak usah ke luar negeri kalau perlu,” ucap Ketua Umum Partai Gerindra itu.
Prabowo menekankan yang berhak dinas ke luar negeri hanya mereka yang melakukan tugas atas nama negara. Ia tak ingin ada lagi pejabat atau pegawai pemerintahan yang mencari-cari alasan dinas ke luar negeri padahal ingin memanfaatkan fasilitas negara untuk jalan-jalan.
Ia pun menjelaskan alasannya masih sering lawatan ke luar negeri sejak dilantik jadi presiden pada 20 Oktober 2024.
“Loh Presiden Prabowo sering ke luar negeri? Saya diundang sebagai kepala Indonesia, kepala negara, dalam konferensi konferensi penting oleh negara-negara yang penting dan saya mewakili bangsa untuk mengamankan kepentingan bangsa,” ujar dia.
Pada saat yang sama, Prabowo juga menyinggung banyaknya seminar, kajian, hingga focus group discussion (FGD) untuk program pengentasan kemiskinan.
Prabowo menyebut upaya mengentaskan kemiskinan tak bisa hanya dengan diskusi dan kajian, tapu harus turun langsung ke tengah masyarakat.
“Mengentaskan kemiskinan absolut bantu rakyat, yang lapar cari makan, sekolahnya rusak perbaiki, jalan yang rusak perbaiki,” ucapnya.
Keputusan pemerintah melakukan efisiensi anggaran tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.
Dalam aturan itu, Presiden Prabowo menargetkan total penghematan anggaran negara sebesar Rp306,69 triliun. Rinciannya, Rp256,1 triliun dari belanja kementerian/lembaga (K/L) dan Rp50,59 triliun dari dana transfer ke daerah.
(frd/mnf/tsa)
