Jakarta, CNN Indonesia —
Pemerintah akan memperluas uji coba sistem perlindungan sosial digital terintegrasi (Perlinsos Digital) ke 42 kabupaten/kota di seluruh Indonesia pada Juni 2026.
Perlinsos Digital adalah sistem perlindungan sosial digital terintegrasi pertama di Indonesia yang dibangun atas pondasi Digital Public Infrastructure (DPI) yang telah diperbarui.
Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Mira Tayyiba mengungkapkan uji coba perdana sebelumnya dilakukan di Banyuwangi, Jawa Timur, pada September 2025 lalu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Uji coba dilakukan melalui portal perlinsos.kemensos.go.id di mana 350 ribu warga mendaftar dengan bansos yang menjadi fokus Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
“Mulai Juni nanti, kita akan roll-out (uji coba Perlinsos Digital) di 42 kabupaten/kota. Ini skalanya jauh lebih besar 42 kali lipat daripada Banyuwangi,” ujar Mira dalam Media Briefing di Jakarta pada Senin (18/5).
Mira mengungkapkan uji coba itu akan menjangkau lebih dari 36 juta jiwa atau sekitar 1,1 juta kepala keluarga.
“Semua tercakup mulai dari Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Indonesia Timur, Bali, Nustra, semua terwakili,” ujarnya.
Demi kelancaran uji coba, pihaknya akan memastikan kesiapan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) termasuk tersedianya layanan internet di daerah uji coba.
“Tantangan bagi kami bukan hanya pertukaran data tetapi juga infrastruktur internet karena semua sudah digitalisasi. Tidak menutup kemungkinan di 42 kota tadi ada yang (infrastrukturnya) sudah bagus, ada yang masih belum,” ujarnya.
Anggota Dewan Ekonomi NasionalAriefAnshoriYusuf mengungkapkan angka kesalahan penargetan penyaluran bansos di Indonesia masih sangat besar.
“Angka exclusion error cukup parah 70 persen. Artinya, 70 persen orang yang berhak tidak mendapatkan bantuan,” ujar Arif di tempat yang sama.
Di sisi lain, masih banyak orang yang tidak berhak mendapatkan bansos, malah menerimanya. Hal itu bisa terjadi karena data acuan yang digunakan belum ter-update.
“Angka inclusion error 40 persen atau 40 persen yang masyarakat yang seharusnya tidak layak mendapatkan bansos, mendapatkan bansos,” ujarnya.
Perlinsos Digital, menurut Arif, akan membantu menyelesaikan masalah penyaluran bantuan yang tak tepat sasaran itu dengan lebih cepat.
Pasalnya, sistem ini memungkinkan warga untuk mendaftar bantuan sosial hanya dengan NIK, memverifikasi kelayakan mereka, dan mengajukan sanggah atas data yang tidak sesuai hanyadalamsatu hari.
Proses bisa dilakukan dengan cepat karena menggunakan SPLPyang menghubungkan data dari berbagai sumber.
Sumber data yang menjadi bagian dari Perlinsos Digital antara lain Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), Dukcapil, PLN, ATR/BPN, Korlantas/Samsat, BKN, BPJS Ketenagakerjaan, dan BPJS Kesehatan.
Tenaga Ahli DEN Rahmat Danu Andika menambahkan Perlinsos Digital memiliki pendekatan people centric. Untuk mendampingi proses registrasi, pemerintah menyiapkan agen lokal yang bisa berasal dari agen dinsos (PKH), kader dasawisma, hingga perangkat desa.
“Untuk uji coba di 42 kabupaten/kota sekarang sedang dalam proses semua. Sudah ada puluhan ribu agen yang digalang oleh masing-masing pemerintah kabupaten/kota,” ujarnya.
Pelaksanaan perluasan uji coba Perlinsos Digital akan dilakukan secara bertahap (staging) berdasarkan tingkat kesiapan pimpinan daerah dan setelah agen memastikan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) berjalan optimal.
Berikut daftar kabupaten/ kota yang akan dilakukan uji coba Perlinsos Digital:
Kota: Medan, Padang, Jambi, Metro, Palembang, Mojokerto, Surabaya, Malang, Manado, Makassar, Balikpapan, Banjarmasin, Palangkaraya, Kupang, Mataram, Ternate, Ambon, Manokwari, Denpasar.
Kabupaten: Belitung Timur, Pali, Ogan Ilir, Sumedang, Bogor, Ciamis, Banyumas, Tegal, Kolaka, Donggala, Polewali Mandar, Lombok Timur, Sorong, Badung, Buleleng, Gianyar, Jembrana, Karangasem, Klungkung, Tabanan, Tapanuli Utara, Sleman, Bangli, Manokwari.
(sfr)
Add
as a preferred
source on Google
